Foto : Ilustrasi
Indiwarta.com_ MAKASSAR – Penghitungan suara adalah salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan penghitungan suara dilakukan usai pemilih melakukan pemungutan suara atau pencoblosan di TPS. Minggu (4/2/2024)
Petugas yang berwenang, akan menghitung surat suara sebagai hasil dari pemungutan suara. Melalui detikNews, Berikut ini adalah informasi urutan penghitungan suara Pemilu :
Apa itu Penghitungan Suara Pemilu 2024?
Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat, setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Dengan demikian, penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024.
Urutan Penghitungan Suara Pemilu 2024
Penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan setelah pemungutan suara atau pencoblosan selesai dilakukan. Simak urutan penghitungan suara Pemilu, berikut ini berdasarkan informasi resmi dari Bawaslu RI :
1. KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
2. KPPS melakukan :
a. Pencatatan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya; Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan; Jumlah surat suara yang rusak/ keliru dicoblos; Jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan.
b. Penjumlahan :
1. Surat suara yang digunakan,
2. Surat suara yang rusak atau keliru dicoblos,
3. Surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu.
3. Saksi memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk :
1. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Surat suara Pemilu Anggota DPR;
3. Surat suara Pemilu Anggota DPD;
4. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
5. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Untuk Daerah Pemilihan di DKI Jakarta, saksi memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk :
1. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Surat suara Pemilu Anggota DPR;
3. Surat suara Pemilu Anggota DPD;
4. Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
5. Saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara :
a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU;
e. Membuka surat suara lembar demi lembar;
f. Dalam hal ditemukan surat suara tidak berada pada kotak suara yang sesuai, maka :
– Sebelum dihitung : a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, PTPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat/pemilih yang hadir. b. Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu.
– Setelah dihitung : a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, PTPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat/pemilih yang hadir. b. Membuka surat suara dan memeriksa tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir Model c1 Plano sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally.
g. Memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara;
h. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
i. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas;
j. Mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally;
Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota;
k. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing Pemilu dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota;
l. Menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing pasangan calon, partai politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak
sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah;
m. Mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan suara yang terdengar jelas;
n. Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir :
1. Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram,
2. Model C1-DPD berhologram,
3. Model C1-DPRD Provinsi berhologram,
4. Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram
beserta salinannya;
o. Mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus kedalam formulir Model C2-KPU jika ada;
p. Mengisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir C-KPU.
6. Mendokumentasikan formulir :
1. Model C1.Plano-PPWP,
2. Model C1.Plano-DPR,
3. Model C1.Plano-DPD,
4. Model C1.Plano-DPRD Provinsi,
5. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota,
6. Model C7.DPT-KPU,
7. Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang hadir.
7. Meminta Salinan formulir :
a. Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
c. Sertifikat hasil Penghitungan Suara.
8. Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada Pengawas TPS.
9. Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS Desa/Kelurahan.
10. Menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan.
11. Apabila tidak ada keberatan, maka Saksi tetap mengisi dan menandatangani Formulir Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi NIHIL.
12. Jika terdapat keberatan, maka Saksi mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.
13. Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.
14. Bila ada indikasi/kesalahan oleh petugas maka :
– Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan, maka saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran;
– Mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. (*/Arman)
