MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah kerap tersandung berbagai masalah. Terbaru, sebanyak 50 pemilik mitra dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, yang sejatinya sudah ada yang hampir selesai 100 persen, ternyata tidak terdata di BGN. Padahal, dapur MBG atau SPPG tersebut telah dilengkapi seluruh sarana dan prasarana. Mulai dari alat-alat dapurnya, alat masak hingga kendaraan operasional.
Tidak sinkronnya antara data dengan fakta di lapangan. Hingga membuat banyak pengusaha mitra dapur ini, kesal dan trauma dengan kelakuan para oknum Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak profesional, dalam mengelolah titik dapur yang ada di wilayah Sulawesi Selatan.
Kisruhnya titik dapur yang ada di Sulsel, hingga saat ini masih berdampak. Adapun lokasi atau daerah titik dapur yang bermasalah di Sulawesi Selatan, diantaranya Kabupaten Barru, Pinrang, Wajo, Sidrap, Jeneponto, Takalar, Gowa, Bone, Kota Makassar, Kota Pare-pare.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan, melakukan aksi atas keprihatinan dan kekecewaan dengan terjadinya kisruh MBG yang dipermainkan oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab.
Sebanyak seratus lebih massa aksi gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan bersama perwakilan belasan pemilik mitra dapur yang ada di Sulsel, melakukan aksi di DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (15/8/2025) siang.
Evaluasi Direktur Kerjasama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional (BGN) RI
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan, menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas dugaan permainan kotor dalam program pembangunan sarana Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten / Kota di Sulsel, yang mengakibatkan kerugian besar hingga Rp 40 miliar bagi vendor, serta adanya indikasi pelanggaran hukum, administrasi dan kelembagaan.
Koordinator Lapangan HMI Sulsel, Ilham Darmawan menyatakan, “Kami menemukan sejumlah fakta, yakni terkait pendaftaran dan pembangunan yang dimulai April 2025 tanpa adanya persaingan vendor yang sehat. Ada sekitar 40 bangunan fisik dapur yang sudah siap dioperasikan dalam pelayanan MBG. SK BGN telah diterbitkan, progres pembangunan telah mencapai 80 persen hingga lengkap (mencapai standar teknis) seusai Surat Perintah, bahkan sebagian dapur sudah diisi dan memiliki ID resmi, tinggal menunggu distribusi ke sekolah,” ungkapnya, melalui orasi depan DPRD Sulsel.
“Vendor ditolak secara sepihak tanpa verifikasi lapangan, hanya melalui email, tanpa surat resmi, dan diduga ada pihak yang mengatur penggantian vendor demi kepentingan tertentu, (dugaan kuat adanya Gratifikasi). Tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana, perdata, administrasi serta merugikan keuangan negara / daerah. Evaluasi direktur kerjasama dan kemitraan Badan Gizi Nasional (BGN) RI,” jelasnya, dengan lantang.
Diketahui, saat aksi berlangsung, anggota DPRD Provinsi Sulsel mengadakan rapat paripurna. Hal tersebut, hingga menimbulkan aksi tegang massa HMI Sulsel dengan aparat kepolisian dan berkali-kali beberapa anggota aksi HMI Sulsel mendobrak hingga menendang gerbang DPRD Sulsel. Kemacetan pun terjadi disebabkan sejumlah ban bekas dibakar massa aksi dan menutup sebagian jalan.
Kepada Ketua DPRD Sulsel, kata Bendahara Umum HMI Sulsel, untuk bagaimana melakukan sebagai pemimpin diwilayahnya, memperhatikan dan melakukan tindakan praktik kecurangan yang telah terjadi.
“Bahwa DPRD tidak mampu memperhatikan dan menyelesaikan masalah hingga saat ini. Karena ini sudah sangat urgen tentang skala nasional dan bukan hanya skala di Sulsel saja, terkait tindak pidana korupsi dan hingga nepotisme yang meresahkan para pengusaha lainnya hingga pemilik titik dapur MBG tersebut,” ucapnya.
“Kehadiran kami disini adalah bukan hanya kami HMI Sulsel sendiri, karena hadirnya juga rakyat sulsel juga dan terkhusus bagi yang tersalimi dalam hal program makan bergizi gratis ini. Suara rakyat, adalah suara Tuhan,” terangnya.
Salah satu pemilik mitra dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG), yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa sangat kecewa adanya permainan oleh oknum tersebut. “Dapur saya sudah jadi, bahkan hampir 100 persen, ehh tiba-tiba ada kabar bahwa dinyatakan ditolak. Ini kan menimbulkan tanda tanya yang membuat kami kecewa. Mohon, BGN pernyataannya yang positif dan meyakinkan kami bahwa dapur kami akan tetap berjalan sesuai mekanisme,” tuturnya. (Arman)
