TAKALAR, INDIWARTA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Hertasning-Pettarani, Kota Makassar, Selasa (19/11/2024).
Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “KENAIKAN PPN 12% BUKAN SOLUSI” dan menyuarakan dua tuntutan utama, yaitu mendesak DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi dimulai dengan orasi dan aksi simbolis membakar ban. Situasi mulai memanas saat massa aksi menahan sebuah truk kontainer untuk memblokade jalan.
Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Hertasning. Aparat kepolisian yang hadir di lokasi beberapa kali berusaha membujuk demonstran untuk membuka akses jalan, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Rencana kenaikan PPN menjadi 12% telah diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 November 2024 dalam rapat bersama DPR RI. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung berbagai program pembangunan.
Namun, Gerakan Aktivis Mahasiswa memandang kebijakan ini justru akan memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang selama ini sudah tertekan oleh inflasi dan kenaikan biaya hidup.
“Kenaikan PPN 12% akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami tidak bisa tinggal diam,” ujar Alfin, Jenderal Lapangan GAM, saat berorasi.
Panglima Besar GAM, Banggulung, juga menyoroti motif di balik kebijakan ini. Menurutnya, kenaikan PPN adalah cara pemerintah untuk mendanai proyek-proyek ambisius, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berambisi untuk menjalankan mega proyek yang membutuhkan anggaran besar. Akibatnya, rakyat menjadi sasaran kebijakan PPN 12%,” tegas Banggulung.
Selain menyampaikan kritik, GAM juga menyerukan kepada masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak kenaikan PPN ini demi keadilan sosial,” tambah Alfin.
Hingga sore hari, aksi unjuk rasa masih berlangsung meskipun arus lalu lintas tetap terganggu. Aparat kepolisian terus berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif. Gerakan Aktivis Mahasiswa menegaskan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan jika pemerintah tidak segera mencabut rencana kenaikan PPN 12%.
(Red/)
