TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar memastikan penertiban lapak pedagang di depan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle merupakan bagian dari percepatan pembangunan fasilitas publik. Namun di lapangan, kebijakan ini justru memunculkan keresahan di kalangan pedagang yang mengaku belum mendapat kejelasan relokasi.
Pemerintah menyatakan lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan Kantor Desa/Kelurahan Model Pelayanan (KDKMP), sebuah pusat layanan administrasi berbasis digital yang diklaim akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan KDKMP menjadi prioritas untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi,” demikian keterangan resmi pemerintah daerah.
Selain itu, penertiban kawasan juga disebut bertujuan mensterilkan jalur vital di sekitar rumah sakit, termasuk akses ambulans dan area parkir. Pemerintah menilai penataan ini penting untuk mendukung fungsi layanan kesehatan yang optimal.
Meski demikian, pemerintah menegaskan relokasi pedagang tetap menjadi bagian dari solusi. Lokasi pengganti disebut telah disiapkan dengan konsep yang lebih tertata dan higienis agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Di sisi lain, sejumlah pedagang mengaku kecewa dengan proses yang mereka nilai minim sosialisasi. Mereka menyebut informasi pembongkaran justru diterima dari pihak nonresmi, bukan melalui komunikasi langsung dari pemerintah.
“Sebelumnya kami kecewa karena tidak ada sosialisasi atau musyawarah. Seharusnya ada duduk bersama,” ujar salah satu pedagang, Rabu, (9/04/2026).
Pedagang juga menyoroti waktu pelaksanaan pembongkaran yang bertepatan dengan akhir pekan Lebaran Idul Fitri. Mereka mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap menghadapi pengosongan lapak.
“Sabtu Lebaran dan Minggunya sudah ada pembongkaran. Itu pun bukan dari pihak resmi yang menyampaikan,” katanya.
Hingga kini, ketidakpastian masih dirasakan para pedagang. Mereka belum memperoleh kepastian terkait lokasi relokasi maupun kelanjutan usaha setelah lapak dibongkar.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dan berpotensi memicu aksi protes jika tidak segera ada penjelasan resmi.
“Kalau memang untuk pembangunan, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Sampai sekarang kami masih menganggap ini belum jelas,” ujar pedagang lainnya.
Pemerintah menyatakan akan terus melakukan komunikasi persuasif agar proses transisi berjalan kondusif. Namun, bagi pedagang, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar janji, melainkan kepastian. (*)
