SPM Pendidikan Melonjak di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Daeng Manye: Takalar Tembus Papan Atas Sulsel

TAKALAR, INDIWARTA.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Takalar justru mencatat lonjakan signifikan pada sektor pendidikan. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan meningkat tajam, menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang berkinerja terbaik di Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut mengemuka dalam program On Air Pa’biritta yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, (20/04/2026). Kegiatan bertema “Praktik Baik Strategi Peningkatan SPM Pendidikan” itu disiarkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut.

Kepala BBPMP Sulsel, Imran, membuka acara yang menghadirkan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye sebagai pembicara utama. Hadir pula Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar, Rifany, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam pemaparannya, Daeng Manye menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus berbasis data dan kepemimpinan yang kuat di tingkat sekolah. Ia menilai kepala sekolah menjadi kunci perubahan.

“Perubahan harus dimulai dari kepala sekolah. Mereka tidak boleh lagi bergantung pada operator. Data harus dipahami dan dijadikan dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia mengakui menerapkan pendekatan tegas, bahkan “shock therapy”, untuk mempercepat pembenahan. Menurut dia, pola kerja lama yang berorientasi administrasi harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan yang berdampak langsung pada siswa.

Seluruh kebijakan pendidikan di Takalar, kata dia, kini bertumpu pada data Rapor Pendidikan yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran. Pemerintah daerah juga memperkuat pembinaan melalui dinas dan pengawas sekolah dengan fokus pada literasi, numerasi, serta lingkungan belajar yang inklusif.

Rifany menyebutkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja konsisten lintas sektor. Indeks SPM pendidikan Takalar melonjak dari 16,64 pada 2025 menjadi kisaran 65,01 hingga 81,65 pada 2026. Statusnya pun bergeser dari Tuntas Muda menjadi Tuntas Madya.

“Ini bukan capaian instan, melainkan hasil upaya berkelanjutan dari seluruh jajaran,” kata Rifany.

Ia menjelaskan, strategi yang diterapkan meliputi penguatan pemahaman Rapor Pendidikan oleh kepala sekolah, perjanjian kinerja, hingga intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun dengan melibatkan operator desa dan PKBM.

Pemerintah daerah juga menggelar pelatihan guru, workshop, serta membentuk komunitas belajar di 10 kecamatan. Pendidikan nonformal diperkuat melalui peningkatan keterampilan hidup.

Kolaborasi lintas sektor turut diperluas, termasuk dengan Dukcapil, Dinas Sosial, dan PMD untuk validasi data. Sementara itu, pembinaan karakter dilakukan melalui program Polisi Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Sekolah guna menanamkan nilai antiperundungan dan antikorupsi sejak dini.

Evaluasi, menurut Rifany, dilakukan secara rutin dengan pendekatan identifikasi, refleksi, dan pembenahan berkelanjutan.

Bupati Daeng Manye menegaskan, capaian tersebut bukan titik akhir.

“Kita tidak boleh puas. Ini pijakan untuk melompat lebih jauh,” ujarnya. (*)