TAKALAR, INDIWARTA.COM – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Lukman B Kady, melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kampung Parang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Kamis, (23/04/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada 22–24 April 2026, dengan fokus pada pelaksanaan program Multi-Years Contract (MYC) 2025–2027.
Pengawasan digelar di kediaman tokoh masyarakat Mustari Daeng Naba dan dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh perempuan, serta ratusan warga. Hadir pula jaringan sahabat HBK-LBK yang turut mendampingi kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Lukman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut dia, pengawasan ini bertujuan memastikan dana publik benar-benar dimanfaatkan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan APBD penting agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Lukman.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi infrastruktur, ia menyebut salah satu hasil pengawalan pihaknya adalah proyek perbaikan jalan poros Galesong–Makassar yang kini mulai dikerjakan. Proyek tersebut merupakan bagian dari program preservasi jalan di tingkat provinsi.
“Ini adalah hasil perjuangan di Komisi D. Kami kawal agar infrastruktur di daerah pemilihan, khususnya Gowa–Takalar, mendapat perhatian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Lukman juga berdialog langsung dengan warga, mendengarkan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari amanah politik yang diembannya.
Sementara itu, Kepala Lingkungan Bontomajannang, Daeng Sese, mengapresiasi kehadiran Lukman yang dinilai aktif turun langsung ke masyarakat. Ia menyebut sejumlah program telah dirasakan warga, seperti bedah rumah dan perbaikan jalan.
Namun, warga masih berharap adanya peningkatan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan sepanjang sekitar 500 meter yang menghubungkan Bontomajannang dengan Kampung Parang.
Menanggapi hal tersebut, Lukman menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan bergantung pada kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Meski demikian, ia memastikan akan mengupayakan aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Insyaallah, jalan yang menghubungkan Bontomajannang hingga ke ujung pasar dekat wilayah Gowa akan kami perjuangkan,” kata Lukman. (*)
