GOWA, INDIWARTA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Achmad Daeng Se’re, memilih turun langsung ke lapangan. Ia menyambangi warga penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Jumat, (1/04/2026).
Kunjungan dalam rangka masa persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 itu dipusatkan di Kantor Desa Jipang. Dengan antusias warga menyambut kedatangan legislator yang akrab disapa Ajjiku/Pak Daeng khusus nya di Senayan.
Di hadapan warga, Achmad Daeng Se’re tak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan program bantuan perumahan dari pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat. Program BSPS di desa tersebut menyasar 15 kepala keluarga miskin ekstrem.
“Ini bukti nyata perjuangan beliau sehingga desa kami mendapatkan program BSPS,” kata salah satu penerima manfaat, Daeng Ngawin.
Kepala Desa Jipang, Arifuddin Kadir, memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Ia menyoroti pentingnya pembangunan irigasi, penyediaan pompa air tenaga surya, hingga keberlanjutan program perumahan bagi warga.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Daeng Se’re menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
“Insyaallah kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya singkat.
Usai pertemuan di aula desa, Achmad Daeng Se’re tak berhenti pada forum seremonial. Ia memilih naik sepeda motor bersama Kepala Desa meninjau langsung rumah-rumah penerima bantuan yang tersebar di lima dusun.
Langkah itu menjadi cara Achmad Daeng Se’re memastikan program berjalan tepat sasaran. Ia ingin melihat langsung kondisi rumah warga yang menjadi target intervensi pemerintah.
“Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman,” katanya.
Di mata warga, kehadiran Achmad Daeng Se’re dinilai bukan sekadar kunjungan politik. Bantuan perumahan yang mereka terima dianggap nyata memperbaiki kondisi hidup.
“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujar seorang warga.
Kunjungan tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda reses. Ia menjelma sebagai ruang temu antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di desa sekaligus pengingat bahwa program bantuan tak berhenti di atas kertas, tetapi harus hadir di depan pintu rumah warga. (*)
