TAKALAR, INDIWARTA.COM – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, merespons 32 rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dengan menegaskan komitmen pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi digital sebagai prioritas ke depan.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Takalar terkait laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Kamis, (30/04/2026). Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Takalar, dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Rijal, didampingi Wakil Ketua DPRD, Irwan.
Sejak awal sidang, Bupati Daeng Manye tampak mengikuti jalannya rapat secara penuh. Ia duduk di meja pimpinan bersama jajaran Forkopimda dan pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi.
Agenda utama rapat adalah pembacaan laporan Pansus LKPJ oleh Ketua Pansus dari Fraksi PKB, Habibie Abdullah. Dalam laporannya, Pansus menyampaikan 32 poin rekomendasi yang mencakup aspek administratif hingga substansi pembangunan daerah.
“Rekomendasi ini menjadi masukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” kata Daeng Manye dalam sambutannya.
Ia menilai hasil pendalaman Pansus sebagai catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah Kabupaten Takalar, kata dia, akan mempelajari seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, Daeng Manye menekankan pentingnya menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, kolaborasi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Takalar tengah mengakselerasi pembangunan dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah, terutama melalui pengembangan ekonomi digital.
Usai rapat, Habibie Abdullah menjelaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi sorotan utama dalam rekomendasi DPRD. Ia menyebut, persoalan jalan dan jembatan paling banyak muncul dari aspirasi masyarakat.
“Poin infrastruktur yang paling banyak, yaitu jalan dan jembatan,” ujar Habibie.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur tidak hanya berdampak pada konektivitas, tetapi juga mendukung sektor pertanian dari hulu hingga hilir serta program swasembada pangan nasional.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pembenahan basis data pembangunan. Validitas data dinilai menjadi kunci agar perencanaan lebih tepat sasaran.
Pansus turut kembali mendorong pengaktifan RS Galesong yang hingga kini belum terealisasi meski telah dua kali masuk rekomendasi.
“RS Galesong sudah dua kali menjadi poin rekomendasi, namun belum ada tindak lanjut,” kata Habibie.
DPRD, ia menegaskan, akan terus mengawal implementasi seluruh rekomendasi tersebut. Harapannya, hasil evaluasi LKPJ tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Takalar. (*)
