TAKALAR, INDIWARTA.COM – Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, mengonfirmasi bahwa dirinya menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.
Dalam keterangannya kepada media Indiwarta.com, Bupati Firdaus menegaskan bahwa kehadirannya memenuhi panggilan KPK semata-mata sebagai saksi, bukan tersangka.
“Betul Saya hadiri panggilan KPK hanya dalam status saksi dalam perkara tersebut,” ungkap Bupati Takalar melalui via WhatsApp, Jumat (8/8/2025).
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. Diduga Ketiganya adalah:
• Dian Rachmawan (DR), Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom periode 2017–2019,
• Weriza (W), SGM SSO Procurement PT Telkom periode 2012–2020,
• Elvizar (E), Direktur PT Pasific Cipta Solusi.
Mengutip laporan dari media Monitorindonesia.com, proyek digitalisasi SPBU ini dimulai melalui kontrak bernomor SP-12/C00000/2019-SO, yang ditandatangani pada 18 April 2019 antara PT Telkom dan PT Pertamina. Proyek ini memiliki nilai fantastis mencapai Rp 3,6 triliun, dengan target digitalisasi di 5.518 SPBU Pertamina.
Adapun rincian anggaran dalam proyek tersebut adalah:
• Rp 2,8 triliun untuk pengadaan, pemasangan sistem, infrastruktur pendukung, dan pembangunan data center.
• Rp 788,5 miliar untuk biaya dukungan teknis (support).
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam laporannya menyebut bahwa proyek tersebut berjalan lambat dan jauh dari target. Hingga 21 November 2019, baru 1.415 SPBU atau sekitar 25,64 persen yang berhasil diintegrasikan ke sistem digital, dari total target 5.518 SPBU.
“Implementasi proyek ini jauh dari target yang direncanakan. Padahal, tahapan implementasi yang dijanjikan mencakup 1.000 SPBU pada 2018 dan 4.518 SPBU pada 2019,” ujar Uchok.
Meskipun hingga saat ini status hukum Bupati Takalar tetap sebagai saksi, perhatian publik terhadap kasus ini terus meningkat, mengingat nilai proyek yang besar serta dampaknya terhadap sistem distribusi BBM nasional. (*)
