TAKALAR, INDIWARTA.COM – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menekankan pentingnya transformasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN) agar mampu bergerak cepat dan adaptif menghadapi tantangan pemerintahan modern berbasis digital.
Pesan itu disampaikan Daeng Manye saat memimpin apel lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Senin, (11/05/2026). Di hadapan ratusan ASN, ia menegaskan bahwa kecepatan berpikir dan bertindak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan responsif.
Bupati memperkuat kembali tagline “Takalar Cepat” yang menurutnya harus diterapkan dalam setiap lini pemerintahan. Konsep tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni cepat berpikir, cepat bertindak, dan cepat menghasilkan solusi bagi masyarakat.
“Kecepatan adalah kunci dalam pemerintahan modern. Sebagai contoh, seorang kepala sekolah harus mampu berpikir cepat dalam mengambil keputusan di lingkungannya agar kebijakan yang lahir tepat sasaran,” ujar Daeng Manye.
Ia meminta seluruh ASN memiliki inisiatif tinggi dalam menjalankan tugas dan tidak bergantung pada instruksi berjenjang ketika menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain menyoroti budaya kerja cepat, Bupati juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi di lingkungan birokrasi. Menurut dia, seluruh ASN wajib memiliki dan aktif menggunakan surat elektronik atau email sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Daeng Manye menilai tata kelola pemerintahan modern tidak akan berjalan optimal apabila aparatur masih belum terbiasa menggunakan perangkat digital dasar.
Sebagai bagian dari transformasi layanan publik, Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyiapkan aplikasi “Takalar One Klik”. Platform tersebut dirancang menjadi layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan pelayanan pemerintahan.
Melalui aplikasi itu, warga nantinya dapat memperoleh akses terhadap layanan administrasi kependudukan, informasi fasilitas kesehatan, pemantauan harga pangan, hingga promosi destinasi wisata daerah.
Menurut Daeng Manye, inovasi digital tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan kurang fleksibel.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan kepatuhan administrasi, terutama bagi perangkat daerah yang tengah menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menuntaskan kewajiban administrasi guna menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Menutup arahannya, Daeng Manye menegaskan bahwa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya dapat dipertahankan melalui kombinasi antara tertib administrasi, disiplin birokrasi, dan kinerja nyata di lapangan.
Dengan transformasi digital dan ASN yang lebih adaptif terhadap teknologi, Pemerintah Kabupaten Takalar optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan modern di Sulawesi Selatan. (*)
