Bupati Takalar Hadiri Rapat Wilayah TPAKD Sulsel 2025, Dorong Akses Keuangan yang Inklusif

Pangeran Athar

TAKALAR, INDIWARTA.COM – Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menghadiri Rapat Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2 Gedung A Kantor Gubernur Sulsel, Senin (17/3).

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulsel, Sekda Provinsi Sulsel, pejabat pemerintah provinsi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulsel.

Gubernur Sulsel, H. Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi, literasi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2024 mencapai 5,02%, menguat dibandingkan tahun 2023. Secara nasional, Sulsel berada di peringkat ke-14,” ungkap Gubernur.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ekonomi Sulsel dapat terus meningkat melalui program pemberdayaan ekosistem bisnis UMKM dengan pendekatan klasterisasi. Dengan pola pembiayaan berbasis klaster, UMKM dapat lebih mudah berkembang dari hulu hingga hilirisasi produk mereka, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Bupati Takalar: TPAKD Berperan Strategis dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal

Bupati Takalar, Daeng Manye, menegaskan bahwa kehadiran TPAKD menjadi faktor kunci dalam mendorong akses keuangan yang inklusif di daerah.

“Rapat ini penting untuk memahami perkembangan ekonomi Sulsel dari berbagai aspek. Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi peluang serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Bupati Takalar.

Menurutnya, keberadaan TPAKD dapat menjadi motor penggerak utama dalam memajukan sektor ekonomi lokal, terutama dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Akses keuangan yang luas akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga perekonomian daerah semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat Takalar bisa terus meningkat,” tambahnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya, dioptimalkan langkah-langkah strategis untuk memperluas akses keuangan yang lebih inklusif, mendukung pertumbuhan UMKM, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

 

(*/Red)