TAKALAR, INDIWARTA.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi yang berlangsung di Lapas Takalar dan dihadiri Kepala BPS Kabupaten Takalar beserta jajaran, Kamis (9/07/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Takalar. Dalam kesempatan itu, BPS menyampaikan permohonan dukungan kepada Lapas Kelas IIB Takalar terkait penyediaan data penghuni sesuai kebutuhan kuesioner dan mekanisme pendataan yang akan dilakukan petugas sensus.
Data yang dihimpun nantinya akan menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pendataan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Lapas Kelas IIB Takalar, Andi Gunawan, menyambut baik kunjungan BPS Kabupaten Takalar. Menurut dia, koordinasi dan kolaborasi antarinstansi merupakan faktor penting dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai wujud sinergi antara Lapas Takalar dengan BPS Kabupaten Takalar. Pada prinsipnya, kami siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang diperlukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kami berharap kolaborasi ini dapat mendukung tersedianya data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional,” kata Andi Gunawan.
Melalui dukungan tersebut, Lapas Takalar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program nasional berbasis data. Kerja sama yang terjalin antara BPS dan Lapas Takalar diharapkan dapat memperkuat kualitas pendataan lapangan sehingga menghasilkan informasi statistik yang kredibel dan bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah di daerah, guna memastikan data yang dihasilkan akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
