banner 728x250

Demo Tolak Pembangunan Kawasan Industri Di Takalar, Mahasiswa Bantah Adanya Keterlibatan Oknum TNI Dan Polri

Indiwarta.com_ TAKALAR, Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri aliansi masyarakat Takalar menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Takalar, Jumat (4/8/2023).

Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowidodo untuk membatalkan rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.



banner 728x250

banner 728x250

“Salah satu alasan kami, karena proses kompensasi pembebasan lahan transmigrasi di kawasan tersebut tidak manusiawi, lahan transmigrasi yang digarap warga berpuluh-puluh tahun hanya di kompensasi Rp5000 per meter oleh pihak PT Tiran Indonesia,” kata Jenderal Lapangan, Uddin.

Read More  Dipastikan HHY Maju dan Siap Bertarung di Pilkada Takalar 2024: Penyerahan Rekomendasi PKS "Bajiki Takalar" 

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah (Pemda) Takalar segera memanggil PT Tiran Indonesia untuk duduk bersama dengan masyarakat Takalar untuk transparansi terkait persoalan kompensasi pembebasan lahan transmigrasi di Laikang.

“Duduk bersama ini penting dilakukan antara Pemda Takalar, PT Tiran Indonesia dan masyarakat Takalar untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan di kemudian hari terkait rencana penggunaan lahan transmigrasi tersebut,” tegas Uddin.

Read More  Rektor UNM Prof. Husain Kembali Dimintai Keterangan Terkait Kasus Dugaan Pungli CPNS, Berikut Ungkapan Salah Satu Alumni UNM Kota Makassar

Dalam aksi itu, beredar juga rekaman video yang menyebutkan adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri yang diduga mengintervensi sejumlah warga Laikang untuk di kompensasi lahannya oleh pihak PT Tiran Indonesia. Namun hal itu langsung di klarifikasi oleh jenderal lapangan, Uddin.

“Saya pribadi dan rekan rekan pemuda dan mahasiswa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak TNI dan Polri karena dalam aksi itu saya menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri menekan warga untuk di kompensasi lahannya oleh PT Tiran Indonesia. Ini murni kekeliruan saya pribadi. Tidak ada oknum TNI dan Polri yang terlibat ataupun intervensi warga dalam proses kompensasi pembebasan lahan di Laikang tersebut,” jelas Uddin.(*)