TAKALAR, INDIWARTA.COM – Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Muhammad Rijal, bertolak ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 15–19 April 2026.
Program ini diikuti pimpinan DPRD provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah. Materi yang diberikan menitikberatkan pada penguatan wawasan kebangsaan, integritas, serta disiplin, dengan tema mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Di tengah keikutsertaan Rijal di Magelang, aktivitas DPRD Takalar disebut tetap berjalan normal. Sekretaris DPRD Takalar, Zulkarnain Daeng Nai, memantau langsung rapat-rapat komisi terkait realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 di kantor DPRD.
“Roda organisasi tetap berjalan. Setelah paripurna, pimpinan rapat dilimpahkan ke wakil ketua,” kata Zulkarnain, Rabu, 15 April 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme delegasi pimpinan telah diatur. Wakil Ketua DPRD akan memimpin rapat jika Ketua berhalangan, dan dapat dilanjutkan ke wakil lainnya bila diperlukan. Menurut dia, pola ini merupakan praktik umum untuk menjaga kesinambungan kerja lembaga.
Zulkarnain juga menyoroti mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Ketua DPRD. Ia menegaskan biaya awal keberangkatan ditanggung pribadi oleh yang bersangkutan, sebelum nantinya diganti sesuai ketentuan.
“Berangkat pakai biaya sendiri dulu. Setelah kembali, baru dihitung real cost dan diajukan lewat SPJ untuk pencairan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak semua komponen pengeluaran bisa diklaim. Penggantian hanya dilakukan untuk biaya yang sesuai aturan, seperti tiket perjalanan, dengan catatan tidak terjadi pembiayaan ganda.
“Kalau sudah ditanggung panitia, tidak bisa lagi dibayarkan. Tidak boleh double,” kata dia.
Hal serupa berlaku untuk konsumsi dan penginapan. Jika fasilitas tersebut telah disediakan panitia, maka peserta tidak dapat mengklaim biaya tambahan di luar itu. Ia juga memastikan tidak ada anggaran khusus untuk kebutuhan pakaian selama kegiatan.
Sementara itu, Muhammad Rijal menyatakan kegiatan KPPD telah dimulai dengan agenda pembukaan, dilanjutkan dengan sejumlah materi inti.
“Tujuan kegiatan ini memperkuat wawasan kebangsaan, integritas, dan disiplin pimpinan DPRD,” katanya.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana membangun jejaring antar pimpinan legislatif serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Keikutsertaan Ketua DPRD Takalar dalam program Lemhannas ini diharapkan memberi dampak pada penguatan peran legislatif di daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. (*)
