TAKALAR, INDIWARTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Jum’at, (22/05/2025). Pertemuan itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga yang tergabung dalam paguyuban JaKa.
Dalam kegiatan tersebut, legislator DPRD Sulsel itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Takalar, khususnya Komunitas Jawa Takalar (JAKA) dan sejumlah paguyuban warga yang dinilai telah memberikan dukungan politik pada Pemilu Legislatif lalu.
Ia mengatakan, kunjungannya ke Kelurahan Kalabbirang merupakan bagian dari komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
“Saya hadir kembali di tempat ini karena dulu saya pernah datang meminta doa dan dukungan. Hari ini saya datang kembali karena dukungan masyarakat, khususnya paguyuban, menjadi bagian penting hingga saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, terutama terkait rencana penguatan yayasan komunitas serta pembangunan ruang sekretariat JAKA Paguyuban. Warga juga menyebut usulan pembangunan area pemakaman yang sebelumnya diajukan telah direalisasikan.
Menanggapi hal itu, legislator Komisi D DPRD Sulsel tersebut menyatakan siap membantu proses pembangunan sekretariat dan penguatan yayasan selama seluruh tahapan administrasi dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Ia meminta pengurus yayasan segera melengkapi legalitas administrasi agar proses pengajuan bantuan dan perizinan dapat berjalan lebih mudah.
“Kalau memang yayasan itu ingin dibangun, legalitas dan perizinannya harus segera disiapkan. Selama sesuai aturan dan prosedur, insyaallah saya siap membantu,” katanya.
Menurut dia, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak boleh berhenti setelah momentum politik selesai. Ia menilai komunikasi dan silaturahmi dengan warga harus terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang anggota dewan.
“Kehadiran anggota DPRD bukan hanya saat pemilu. Yang lebih penting adalah bagaimana hubungan dan komunikasi dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kegiatan pengawasan APBD itu kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka bersama warga terkait berbagai kebutuhan lingkungan serta persoalan sosial yang dihadapi masyarakat setempat. (*)
