GOWA, INDIWARTA.COM – Muhlis Majid, (alumni sekolah demokrasi Gowa), Kamis (24/10/2024). Ketua TP PKK, terutama saat ia juga istri bupati, memiliki peran strategis dalam masyarakat. Ia diharapkan, bekerja diluar politik untuk kepentingan umum.
Namun, keterlibatannya dalam mengkampanyekan paslon tertentu, meski tidak melanggar hukum, menimbulkan masalah moral.
Sebagai organisasi sosial, PKK seharusnya netral. Terlibatnya Ketua TP PKK dalam kampanye menciderai etika dan memicu persepsi negatif bahwa kekuasaan bupati digunakan untuk kepentingan politik.
Ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap PKK dan menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan fasilitas publik.
Ketua TP PKK harus menjaga netralitas dan menjadi teladan moral. Keterlibatan politiknya, meski legal, bisa memperkeruh suasana politik dan memperkuat polarisasi masyarakat.
PKK harus tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan politik.
Ketua TP PKK perlu merenungkan dampak sosial tindakannya dan menempatkan kepentingan publik diatas politik jangka pendek. (*/)
