TAKALAR, INDIWARTA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, pada Senin (8/9/2025).
Aksi ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya rujab bupati dijadikan titik aksi protes besar-besaran. Sebelumnya, massa bergerak dari depan gedung DPRD Takalar sambil membawa keranda mayat, spanduk tuntutan, dan ban bekas sebagai simbol matinya keadilan dan transparansi anggaran.
Soroti Pembangunan Kantor Rp50 Miliar
Dalam orasinya, AMPTM menolak rencana pembangunan gedung baru Kantor Bupati Takalar yang menelan anggaran Rp50 miliar pada tahun 2026, serta pembangunan gedung DPRD Takalar yang saat ini memasuki tahap perencanaan.
“Kami menolak rencana pembangunan kantor bupati senilai Rp50 miliar pada tahun 2026 serta pembangunan gedung DPRD Takalar yang tidak memiliki urgensi bagi kesejahteraan rakyat,”
tegas Abdul Salam, Jenderal Lapangan AMPTM.
Menurut AMPTM, proyek tersebut tidak efektif, tidak mendesak, dan berpotensi menghambur-hamburkan anggaran daerah, terlebih masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Enam Tuntutan Utama AMPTM
Dalam aksi tersebut, AMPTM menyampaikan enam poin tuntutan utama:
1. Menolak pembangunan gedung baru Kantor Bupati Takalar senilai Rp50 miliar pada 2026.
2. Menolak pembangunan gedung DPRD Takalar yang sudah memasuki tahap perencanaan.
3. Mendesak pemerintah menganggarkan perbaikan jalan di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar.
4. Mendesak pengadaan lampu jalan di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar.
5. Mendesak perbaikan jalan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kelurahan Patte’ne.
6. Meminta transparansi penggunaan efisiensi anggaran Rp16 miliar yang dilakukan Pemkab Takalar bersama DPRD.
AMPTM juga membawa dokumentasi kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah untuk memperkuat argumen bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya membenahi infrastruktur, bukan membangun gedung baru.
Respons Pemerintah Masih Dinanti
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Takalar dan DPRD belum memberikan keterangan resmi terkait aksi penolakan tersebut. Namun, mahasiswa menegaskan akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera direspons. (*)
