TAKALAR, INDIWARTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta tanggapan resmi dari Bupati Takalar, Selasa (1/7/2025), bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Takalar.
Rapat dihadiri oleh Bupati Takalar H. Firdaus Daeng Manye, Wakil Bupati H. Hengky Yasin, Sekda H. Muhammad Hasbi, Ketua DPRD Muh. Rijal, anggota DPRD dari seluruh fraksi, serta unsur Forkopimda Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang diketuai oleh Mansyur Salam, menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.
Meski demikian, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan strategis kepada Bupati Takalar sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif, di antaranya:
1. Selisih Anggaran dan Sisa Lebih (Silpa): Terdapat selisih antara realisasi pendapatan (Rp1,180 triliun) dan belanja (Rp1,175 triliun) sebesar Rp4,99 miliar, serta Silpa sebesar Rp9,75 miliar. Fraksi Golkar meminta kejelasan sumber Silpa dan penggunaannya.
2. Defisit Anggaran: Terjadi selisih proyeksi belanja (Rp1,24 triliun) dan realisasi pendapatan (Rp1,180 triliun) sebesar Rp64 miliar, yang menunjukkan asumsi pendapatan belum tepat. Fraksi menekankan pentingnya perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran agar program tidak terkendala realisasi.
3. Belanja Koperasi, UMKM, dan Pariwisata: Fraksi menyoroti alokasi belanja yang dominan pada belanja pegawai (Rp5,74 miliar) dibandingkan dengan belanja barang/jasa (Rp892 juta) dalam sektor Koperasi dan UMKM. Sementara untuk sektor pariwisata tidak dialokasikan belanja modal sama sekali. Fraksi meminta strategi konkret pemerintah untuk mendukung sektor potensial tersebut.
4. Pendapatan Dinas Kesehatan Turun Drastis: Dari proyeksi awal Rp120,1 miliar, hanya terealisasi Rp66,5 miliar (sekitar 55%). Penurunan ini dinilai berdampak pada kualitas layanan kesehatan dasar.
5. Dominasi Belanja Operasional: Realisasi belanja operasi mencapai Rp896 miliar, jauh lebih besar dari belanja modal Rp133,7 miliar. Fraksi meminta penjelasan soal daya tahan fiskal daerah dalam menghadapi kondisi luar biasa seperti krisis ekonomi.
6. Infrastruktur dan Database Jalan: Fraksi mengapresiasi alokasi infrastruktur sebesar Rp50,3 miliar, namun mendesak penguatan database jalan, jembatan, dan irigasi untuk efisiensi penganggaran di masa mendatang.
7. Jaminan Kesehatan Gratis: Fraksi meminta solusi atas kendala masyarakat miskin dalam mengakses layanan BPJS melalui Dinas Sosial dan PMD.
8. Nasib Tenaga Honorer: Pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan pusat terkait kejelasan status tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan setuju secara prinsip atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan ke pembahasan tahap berikutnya.
Acara ditutup dengan harapan agar seluruh masukan fraksi dapat menjadi perhatian pemerintah demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (*)
