TAKALAR, INDIWARTA.COM – Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar menjadi pusat perhatian nasional pada Kamis (5/6/2025), saat dilaksanakannya Panen Raya Jagung Serentak se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual.
Hadir langsung di lokasi, Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M. bersama dua jenderal bintang dua yakni Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno. Mereka turut serta dalam kegiatan panen raya yang menjadi bagian dari agenda nasional menuju swasembada jagung dan ketahanan pangan nasional.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel drg. Rachmatika Dewi, Kapolres Takalar AKBP Supriadi Rahman, serta Dandim 1426 Takalar Letkol Inf. Faizal Amin. Warga pun tampak antusias memadati area panen meski lokasinya berjarak cukup jauh dari pusat kota Takalar.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tekad kuat pemerintah untuk menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.
“Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya akan swasembada pangan, tetapi akan menjadi lumbung pangan dunia. Tahun lalu kita masih impor jagung sekitar 500 ribu ton. Tapi saya pastikan, dengan sinergi para tokoh dan kementerian, pada tahun 2026 Indonesia tidak akan impor jagung lagi,” tegas Presiden Prabowo.
Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, yang mendampingi Presiden secara virtual, menyampaikan bahwa panen serentak ini merupakan bagian dari strategi kuartal kedua peningkatan produksi jagung nasional. Khusus di Sulawesi Selatan, panen raya kali ini mencakup area seluas 474 hektare.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dengan Kementan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk menyerap hingga 1 juta ton jagung dari petani dengan harga Rp5.500 per kilogram,” jelas Menteri Amran.
Panen raya jagung ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, serta wujud nyata kerja sama lintas sektor dari pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tani di seluruh Indonesia. (*)
