TAKALAR, INDIWARTA.COM – Polemik yang tengah bergulir di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Pemerintah Kabupaten Takalar makin panas. Setelah mencuat dugaan pengaturan proyek dan anggaran alat tulis kantor (ATK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini mencuat pula kabar yang menyeret nama salah satu keluarga Bupati Takalar.
Adalah nama Riyan, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di ULP, yang menjadi sorotan utama. Sosok ini disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam proses pengadaan barang dan jasa, bahkan grafik popularitasnya kini lebih banyak diperbincangkan dibanding tokoh yang disebut-sebut mengendalikannya yakni salah satu keluarga Bupati.
Menanggapi tudingan tersebut, Muh. Faisal Irfan, yang namanya dikaitkan dalam pusaran isu, angkat bicara. Ia membantah keras dugaan bahwa dirinya ikut mengatur kegiatan di ULP melalui Riyan.
“Tidak benar itu isunya,” tegas Faisal Irfan saat ditemui di Kantor Bupati pada Jumat (1/8).
“Riyan itu staf di Bagian ULP dan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi saya. Saat ini saya fokus menjalankan amanah sebagai aparat pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, perhatian publik dan legislatif terhadap persoalan ini makin tinggi. DPRD Takalar telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan keterlibatan Riyan dalam pengaturan proyek dan alokasi anggaran ATK di berbagai OPD.
Dinamika ini membuat publik berharap adanya transparansi dan penegakan aturan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proses pengadaan yang semestinya bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
(cw)
