GOWA, INDIWARTA.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Lukman B Kady menggelar kegiatan Pengawasan APBD Tahun 2026 di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Kegiatan itu menjadi ajang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat yang menyampaikan langsung berbagai persoalan di lingkungan mereka.
Kedatangan legislator Sulsel tersebut disambut antusias warga. Hadir pula dalam kegiatan itu Kepala Lingkungan mewakili lurah setempat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kepala Lingkungan Gangga bahkan menyebut kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah mereka sebagai sesuatu yang baru dan membanggakan.
“Selamat datang Pak Dewan, karena kedatangannya di Lingkungan Gangga membawa keberkahan bagi kita semua. Baru kali ini ada Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan datang langsung ke lingkungan kami,” ujarnya di hadapan warga.
Dalam sambutannya, Lukman B Kady menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat Tamallayang atas dukungan yang diberikan kepadanya pada pemilihan legislatif lalu.
“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas suara ta semua kepada saya sehingga kami bisa duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tanpa dukungan ta semua, tidak mungkin kami bisa berdiri di depan ta hari ini,” katanya.
Ia menegaskan kegiatan pengawasan APBD bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program-program yang terealisasi ini adalah bentuk pengawasan kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini dan menghadirkan program yang bermanfaat bagi warga,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Keluhan paling dominan berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak lagi aktif sehingga menyulitkan warga memperoleh layanan kesehatan.
Selain itu, masyarakat meminta perhatian terhadap pembangunan jalan tani yang dianggap penting untuk mendukung aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen warga di wilayah tersebut.
Usulan bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu juga mengemuka. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) turut menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku kartu PKH mereka sudah lama tidak aktif sehingga bantuan yang sebelumnya diterima kini terhenti.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyinggung perbedaan besaran anggaran antara dana desa dan dana kelurahan yang dinilai masih timpang. Mereka berharap pembangunan di wilayah kelurahan mendapat perhatian yang lebih besar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lukman B Kady memastikan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui tugasnya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. InsyaAllah aspirasi ta semua akan kami kawal,” tutupnya. (*)
