TAKALAR, INDIWARTA.COM – Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Kabupaten Takalar, Hj. Kartini, memberikan klarifikasi terkait polemik kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAI TK Provinsi Sulawesi Selatan yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.
Hj. Kartini menegaskan, kegiatan tersebut murni dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Guru PAI TK/PAUD Provinsi Sulsel (FKG PAI TK Sulsel) dan sama sekali tidak berkaitan dengan jabatannya maupun program resmi Kemenag Takalar.
“Kegiatan ini sepenuhnya inisiatif Forum Komunikasi Guru PAI TK/PAUD Sulsel, bukan program Kemenag Takalar dan tidak terkait dengan jabatan saya,” ujar Kartini saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/8/2025).
Ia juga membantah tudingan adanya pungutan yang dialamatkan kepada Kemenag Takalar. Menurutnya, pihaknya hanya meneruskan surat permohonan dari FKG PAI TK Sulsel kepada pimpinan, sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak pernah mengarahkan apalagi mewajibkan guru ASN maupun non-ASN untuk ikut kegiatan tersebut. Kami hanya menindaklanjuti surat dari FKG sesuai jalur resmi,” tegasnya.
Kartini mempersilakan seluruh pertanyaan teknis terkait pelaksanaan workshop tersebut langsung dikonfirmasi ke pihak FKG PAI TK Sulsel sebagai penyelenggara.
Selain meluruskan soal kegiatan, Kartini juga mengklarifikasi informasi terkait besaran tunjangan sertifikasi guru PAI di Kemenag Takalar.
“Tunjangan sertifikasi guru PAI sebesar Rp2 juta setiap triwulan, bukan Rp1,5 juta. Dana itu langsung masuk ke rekening masing-masing guru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua FKG PAI TK Sulsel, Karsia, saat dikonfirmasi Indiwarta.com pada Selasa (12/8/2025), membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang berbayar. Menurutnya, hal ini karena pelaksanaan dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran dari Kemenag maupun Kanwil Kemenag Sulsel.
“Iya, ini berbayar karena kegiatannya mandiri. Peserta berasal dari berbagai daerah di Sulsel, bukan hanya Takalar,” jelas Karsia.
Ia menambahkan, workshop tersebut merupakan program FKG PAI TK tingkat provinsi, bukan kegiatan resmi Kanwil Kemenag Sulsel, meski ada kerja sama dalam kapasitas sebagai rekanan.
“Bukan kegiatan Kanwil, tapi program FKG provinsi. Kami bukan pihak ketiga, melainkan rekanan yang punya program peningkatan kompetensi guru,” tegasnya. (*)
