MALUKU BURU, INDIWARTA.COM – Hilangnya jaringan internet di Kabupaten Buru dan Buru Selatan memicu polemik panas dalam rapat komisi DPRD bersama pimpinan OPD dan pihak Telkom, Senin (8/9/2025). Anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rum Soplestuny, melontarkan kritik keras dan menuding adanya konspirasi oligarki di balik gangguan layanan tersebut.
Menurut Soplestuny, Telkom dinilai memiliki kepentingan besar di wilayah Buru sehingga dugaan permainan bisnis tak bisa dihindari. Dampaknya, masyarakat Buru dan Buru Selatan mengalami kerugian besar, bahkan terpaksa beralih menggunakan layanan internet Starlink sebagai alternatif.
“Putusnya jaringan bawah laut ini sudah terjadi empat kali, termasuk pada Agustus hingga September 2025. Kami menilai ada indikasi permainan. Telkom harus bertanggung jawab!” tegas Soplestuny saat rapat.
DPRD Desak Pencopotan Pimpinan Telkom
Lebih jauh, Soplestuny mendesak DPRD Kabupaten Buru agar segera mengeluarkan rekomendasi pencopotan pimpinan Telkom dan Telkomsel, baik di pusat maupun daerah, lantaran dinilai gagal memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Sementara itu, pihak Telkom memberikan penjelasan bahwa hilangnya jaringan disebabkan oleh gangguan kabel laut akibat gempa atau jangkar kapal. Namun, penjelasan ini mendapat bantahan keras dari 25 anggota DPRD karena dianggap tidak rasional dan tidak sesuai fakta lapangan.
Dorongan Tambahan Starlink di 82 Desa
Di sisi lain, Irvan Papalia, Anggota DPRD Fraksi PKS, mendesak agar Telkom segera menambah akses Starlink ke seluruh 82 desa di Kabupaten Buru.
“Dampak kerugian ini bukan hanya dirasakan masyarakat Namlea, tetapi seluruh desa. Jika Telkom tidak maksimal, kami pastikan DPRD akan memboikot produk Telkomsel,” tegas Irvan.
DPRD Desak Pemerintah Daerah Ambil Langkah Tegas
DPRD juga meminta Dinas Infokom untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait pelayanan publik dan menuntut pemerintah daerah segera membuka peluang bagi provider lain, seperti Indosat, XL, dan penyedia jaringan lainnya, agar tidak terjadi ketergantungan pada Telkom.
Sementara itu, pihak Telkom memastikan bahwa proses perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sedang berlangsung. Kapal perbaikan saat ini masih berada di perairan Irian dan akan segera melanjutkan pekerjaan di wilayah laut Maluku.
“Kami memastikan jaringan Telkomsel akan kembali normal pada awal Oktober 2025,” ujar perwakilan Telkom. (*/Feri)
