MULIA Ungkap Banjir, Stunting, dan Kekeringan Ekstrem, Appi : Tidak Boleh Lagi PSM Bermarkas di Luar Kota Makassar

MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut satu, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), semakin mempertajam visi dan misinya dalam debat publik kedua Pilwali Makassar.

Munafri Arifuddin semakin menguatkan tekadnya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya siap menghadirkan Stadion di Kota Makassar.

Appi sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa stadion harus hadir, agar PSM Makassar tidak lagi bermarkas di luar Kota Makassar.

“Persoalan Makassar hari ini, begitu banyak sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat sasaran, kesejahteraan menjadi tujuan utama dari program yang akan kami laksanakan,” ungkap Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Tidak boleh lagi PSM Makassar yang kita cintai bermarkas di luar Kota Makassar,” tegasnya.

Selain itu juga, sejumlah program kerja turut dipaparkan pada debat publik kedua, di Hotel Fourpoint by Sheraton, Rabu (13/11/2024).

Dijelaskannya, beberapa persoalan penting yang ada di kota Makassar saat ini, yakni banjir, stunting, dan kekeringan ekstrem saat musim kemarau, yang mengharuskan masyarakat harus merogoh kocek untuk mendapatkan air bersih.

“Tak boleh lagi ada peningkatan angka stunting di Makassar, peningkatan gizi terhadap anak harus ditingkatkan, dan tentu saja tak boleh ada lagi banjir yang hanya disebut sebagai genangan saja,” terangnya, disambut aplaus.

Appi berkomitmen, bahwa pemerintah harus hadir meringankan beban masyarakat dan menemukan solusi atas setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar.

Termasuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas harga pangan.

Menurutnya, untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut perlu ada keselarasan kebijakan antar pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

“Kami pastikan dengan program yang pro rakyat, kota Makassar akan menjadi kota yang maju, dan tentu saja kebijakan kota harus selalu selaras dengan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat,” tuturnya. (*/)