TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem digital di segala sektor pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dan PT. Mitra Kasih Perkasa (MKP) terkait sistem pembayaran digital, Selasa (3/6/2025), di Aula Rumah Jabatan Bupati Takalar.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, turut hadir menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian dari langkah strategis untuk mendorong efisiensi layanan publik.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan MoU antara PDAM Takalar dengan PT. MKP tentang pembayaran berbasis digital. Ini merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendigitalisasi semua sistem pembayaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa transaksi digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi kepemimpinannya yakni “Takalar Maju, Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital.”
Direktur PT. Mitra Kasih Perkasa, Gunawan, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan dalam mendukung program digitalisasi di Takalar.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja sama dengan PDAM Takalar. Kami akan mempermudah proses pembayaran baik secara online maupun offline, melalui QRIS maupun kartu debit,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Direktur Utama Perumda Tirta Panrannuangku, Arianto, S.Pd, juga menyambut positif kolaborasi ini dan berharap ke depannya layanan PDAM semakin terintegrasi secara digital.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Takalar atas komitmennya dalam mendigitalisasi semua transaksi pembayaran. Semoga dengan langkah ini, PDAM Takalar semakin Go Digital,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Kabupaten Takalar kembali menunjukkan komitmennya untuk menjadi kabupaten yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital di sektor pelayanan publik. (*)
