TAKALAR, INDIWARTA.COM – Di tengah kisruh nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan rakyat, isu soal penyelarasan tunjangan propaganda dan komunikasi mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kabar ini menjadi sorotan publik setelah beredar informasi adanya akumulasi efisiensi anggaran dari beberapa sumber pendapatan yang diduga tidak transparan peruntukannya.
Menurut sumber terpercaya, rapat Banggar DPRD Takalar dikabarkan membahas evaluasi dan penyesuaian tunjangan anggota DPRD, termasuk kemungkinan menaikkan alokasi anggaran untuk tunjangan perumahan dan komunikasi. Namun, sumber tersebut menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung kepada Ketua Banggar DPRD Takalar.
“Dalam rapat Banggar, konon katanya anggota Banggar sedang merencanakan kenaikan anggaran tunjangan perumahan dan komunikasi. Namun, untuk kepastiannya sebaiknya langsung dikonfirmasi ke Ketua Banggar,” ungkap sumber, Senin (1/9/2025).
Menanggapi isu tersebut, Fadel Achmad, anggota DPRD Takalar dari Fraksi NasDem yang mewakili Ketua Banggar, membantah kabar tersebut. Menurutnya, tidak ada pembahasan mengenai kenaikan tunjangan dalam rapat Banggar DPRD Takalar.
“Tidak ada pembahasan seperti itu,” singkat Fadel.
Isu ini memunculkan beragam tanggapan di kalangan masyarakat, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini sedang fokus pada pengetatan belanja dan prioritas program pelayanan publik. Jika benar terjadi, keputusan menaikkan tunjangan bagi anggota dewan diprediksi akan memicu pro dan kontra di tengah publik. (*)
